MANAJEMEN HUMAS

Posted in
17.53.00
MANAJEMEN HUBUNGAN SEKOLAH DAN MASYARAKAT



MAKALAH

Untuk Memenuhi Tugas Matakuliah
 Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan
yang dibina oleh Dra. Djum Djum Noor Benty, M.Pd dan
 Imam Gunawan S.pd, M.pd





oleh:
 Novita Rahayu
140131603678
Dewi Eka Ratnasari
140131603822
Prasetya Budi Aji
140131603648











UNIVERSITAS NEGERI MALANG
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN

NOVEMBER 2014


 BAB I
PENDAHULUAN
A.   Latar Belakang Masalah
Sekolah merupakan bentuk pendidikan formal bagi manusia yang di dalamnya mengembangkan kemampuan manusia baik dari akademik maupun non-akademik. Oleh sebab itu, tiap sekolah memiliki program tertentu sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan visi misi sekolah. Program-program ini, selain dikelola dengan baik, juga memerlukan dukungan dari masyarakat.
Pimpinan sekolah perlu membina hubungan baik antara sekolah dan masyarakat. Diharapkan ada hubungan timbal balik antara kedua belah pihak yaitu sekolah memberi informasi tentang program dan masalah yang dihadapi oleh sekolah. Sedangkan, masyarakat diharapkan dapat bersimpati dengan hal-hal tersebut. Selain itu, sekolah perlu mengkoordinasikan dan menyelaraskan sumber daya yang ada di dalam dan luar sekolah untuk mewujudkan sekolah yang bermutu.
Dengan adanya kerja sama dari sekolah dan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan peserta didik, maka akan menghasilkan anak didik yang tidak hanya unggul di bidang akademik tetapi juga mampu hidup bermasyarakat. Sebab, mereka adalah bagian dari sistem masyarakat. Oleh sebab itu, makalah ini dibuat untuk membahas mengenai manajemen hubungan sekolah dan masyarakat yang baik dan berkelanjutan antar keduanya.

B.   Rumusan Masalah
1.    Apa pengertian manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat ?
2.    Apa proses kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat ?
3.    Apa asas kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat ?
4.    Apa pentingnya humas dalam manajemen sekolah ?
5.    Apa tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat ?
6.    Apa jenis-jenis hubungan sekolah dengan masyarakat ?
7.    Apa prinsip pelaksanaa hubungan Sekolah dengan masyarakat ?
8.    Apa peranan hubungan sekolah dengan masyarakat ?
9.    Apa tugas pokok hubungan sekolah dengan masyarakat ?
10.    Apa teknik-teknik hubungan sekolah dengan masyarakat ?
11.    Apa teknik peningkatan partisipasi masyarakat ?
12.    Apa peran komite sekolah ?

C.  Tujuan
Adapun tujuan dari penulisan makalah ini  adalah sebagai berikut :
1.        Mengetahui pengertian manajemen hibungan sekolah dengan masyarakat
2.        Mengetahui proses kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat
3.        Mengetahui asas kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat
4.        Mengetahui pentingnya humas dalam manajemen sekolah
5.        Mengetahui tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat
6.        Mengetahui jenis-jenis hubungan sekolah dengan masyarakat
7.        Mengetahui prinsip pelaksanaa hubungan Sekolah dengan masyarakat
8.        Mengetahui peranan hubungan sekolah dengan masyarakat
9.        Mengetahui tugas pokok hubungan sekolah dengan masyarakat
10.    Mengetahui teknik-teknik hubungan sekolah dengan masyarakat
11.    Mengetahui teknik peningkatan partisipasi masyarakat
12.    Mengetahui peran komite sekolah
BAB II
PEMBAHASAN
A.  Pengertian Manajemen Hubungan Sekolah dengan Masyarakat
Di dalam Minarti (2012: 281), secara etimologis, hubungan sekolah dan masyarakat diterjemahkan dari perkataan bahasa inggris “Public School Relation”  yang berarti hubungan sekolah dan masyarakat adalah sebagai hubungan timbal balik antara organisasi (sekolah) dengan masyarakat/lingkungan yang terkait.
Pengertian humas menurut para ahli dalam Suryosubroto (2012: 12):
1.    Menurut Oemi Abdurrahman
Humas adalah kegiatan untuk menanamkan dan memperoleh pengertian, dukungan, kepercayaan serta penghargaan pada dan dari publik suatu badan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
2.    Menurut Ibnoe Syamsi
Humas adalah kegiatan organisasi untuk menciptakan hubungan harmonis dengan masyarakat agar mereka sadar dan sukarela mendukungnya.
3.    Menurut Edward L. Bernays
Humas mempunyai tiga pengertian yaitu:
a.    Memberikan penerangan kepada masyarakat
b.    Membujuk masyarakat untuk mengubah sikap dan tindakannya
c.    Mengusahakan untuk mengintegrasikan sikap dan tindakan perusahaan dengan masyarakat dan sebaliknya
4.    Menurut J. C. Hooftman
Makna kegiatan humas adalah untuk mengembangkan opini publik yang positif terhadap suatu lembaga atau badan, publik harus diberi penerangan-penerangan lengkap dan objektif mengenai kegiatan-kegiatan yang menyangkut kepentingan mereka sehingga dalam diri mereka timbul pengertian yang jelas.  Selain itu, pendapat –pendapat dan saran-saran publik mengenai kebijaksanaan badan tersebut harus diperhatikan dan dihargai.



5.    Menurut Waluyo
Dalam bukunya Komunikasi dalam Praktek, menyatakan bahwa hubungan masyarakt berintikan kegiatan pemberian informasi dan sejenisnya atau seperti yang diartikan dalam istilah komunikasi.
6.    Menurut S. K. Bonar
Hubungan masyarakat menjalankan usaha untuk mencapi hubungan harmonis antara suatu badan atau organisasi dan masyarakat sekelilingnya.
Berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa humas adalah kegiatan pemberian informasi yang dilakukan oleh suatu badan atau organisasi untuk memperoleh dukungan dan opini publik yang positif dari masyarakat sehingga tercipta hubungan yang harmonis  antara badan atau organisasi dengan masyarakat.

B.  Proses kegiatan humas
Kegiatan humas pendidikan atau lebih konkret hubungan sekolah dengan masyarakat memiliki latar belakang yang tidak berbeda dengan kegiatan humas pada umumnya. Dalam Suryosubroto (2012: 4) pada dasarnya proses kegiatan humas dapat ditempuh melalui 5 tahap,yaitu:
1.    Tahap persiapan
Pada tahap ini petugas humas mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan tugasnya,seperti bahan informasi,media yang akan digunakan,fasilitas,waktu dsb.
2.    Tahap pelaksanaan
Pada tahap ini petugas menyampaikan segala informasi yang telah dipersiapkan sebelumnya dan diusahakan dapat terlaksana.
3.    Tahap pengecekan pendapat masyarakat
Pada tahap ini petugas berusaha mengetahui bagaimana respon masyarakat terhadap kegiatan ini mendapat tanggapan yang baik dan positif dari masyarakat.
4.    Tahap penilaian dan pengontrolan hasil
Petugas humas berusaha untuk melakukan evaluasi pencapaian maksud dan tujuan kegiatan kehumasan yang telah dilaksanakan.
5.    Tahap pemberian saran kepada pimpinan
Pada tahap ini petugas humas wajib melapooran semua kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinanan,dan laporan ini dilengkapi dengan saran dan rekomendasi.

C.  Asas kegiatan humas
Agar kegiatan humas dapat dilaksanakan dengan baik,terdapat 6 asas menurut Ibnoe Syamsi (1969) dalam Suryosubroto (2012: 8) yaitu :
1.    Asas pemberitahuan resmi dan objektif
Informasi yang diberikan oleh humas adalah informasi yang resmi
2.    Asas pemantauan keberesan interninstansi
Keberesan intern yang dimaksud seperti , disiplin ,moral, moril dan prosedur.
3.    Asas pertimbangan dan pengusahaan dukungan public
Berusaha untuk mendapat dukungan dari masyarakat dan penyadaran public mengenai manfaat kegiatan humas.
2.    Asas pelangsungan hubungan
Berusaha menjaga hubungan baik dengan masyarakat .
3.    Asas perhatian opini public
Memperhatikan segala opini atau suara public ataupun saran yang bersifat menyempurnakan atau membangun.
4.    Asas peningkatan mutu dan kegiatan
Petugas humas mengusahakan agar mutu kegiatan ditingkatkan sesuai dengan perkembangan instansinya.

D.  Pentingnya Hubungan Masyarakat Dalam Manajemen Pendidikan
 Dalam Mulyono (2008) dianalisis dari segi pengertian hubungan masyarakatdengan sekolah, terdapat dua kepentingan dalam manajemen pendidikan.
1.    Kepentingan sekolah
Kepentingan sekolah dapat dilihat dari pemberian informasi dari pihak sekolah kepada masyarakat,sehingga masyarakat membentuk opini tersendiri terhadap sekolah. Serta agar sekolah mengetahui berbagai sumber yang ada dalam masyarakat yang dapat didayagunakan untuk kepentingan belajar mengajar dan usaha untuk pendidikan.
2.    Kepentingan masyarakat
Kepentingan masyarakat yang memanfaatkan dan menyerap hasil-hasil pemikiran dan perkembangan pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi masyarakat itu sendiri. Pengertian ,penerimaan dan pemahaman masyarakat akan membentuk persepsi masyarakat terhadap sekolah.

E.  Tujuan Hubungan Sekolah dengan Masyarakat
  Tujuan humas dimaksudkan untuk menciptakan hubungan sekolah secara harmonis, meningkatkan kemajuan  pendidikan disekolah dan memberi manfaat masyarakat akan kemajuan sekolah. Menurut Elsbree seperti yang dikutip Tim  jurusan Administrasi Pendidikan (2003:52) mengemukakan tujuan-tujuan humas yaitu sebagai berikut, yaitu :
1.    Untuk meningkatkan kualitas belajar dan pertumbuhan anak.
 Semakin maju konsep-konsep pendidikan, menunjukkan kepada para pendidik, terutama guru-guru disekolah, agar pendidikan dan pengajaran tidak lagi subject matter centered, tetapi hendaknya community life centered, tidak lagi berpusat pada buku tetapi berorientasi pada kebutuhan kehidupan dimasyarakat. Konsep  pendidikan yang demikian mengandung implikasi yang berhubungan dengan masyarakat, seperti personel sekolah, terutama guru , perlu mengetahui secara detail masyarakat lingkungan dan hidup anak-anak,yang sangat penting bagi program pendidikan.
a.    Kepala sekolah dan guru hendaknya selalu berusaha untuk bekerjasama dan memanfaatkan sumber-sumber di masyarakat yang diperlukan untuk memperkaya program sekolah.
b.    Sekolah hendaknya dapat bekerjasama dengan instansi-instansi lain dimasyarakat yang mempunyai tugas dan kepentingan yang sama terhadap pendidikan.
c.    Guru -guru hendaknya selalu mengikuti perkembangan masyarakat dan selalu siap memahami dan mengkaji sumber-sumber masyarakat  yang dapat dimasukkan kedalam rencana pengembangan pendidikan.
2.    Untuk meningkatkan  pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan dan meningkatkan kualitas  kehidupan masyarakat.
Di dalam masyarakat yang demokratis, seyogyanya dapat menjadikan dirinya sebagai pelopor dan pusat perkembangan bagi perubahan masyarakat disemua bidang kehidupan masyarakat.
3.    Untuk mengembangkan antusiasme atau semangat saling membantu antara sekolah dengan masyarakat demi kemajuan kedua belah pihak.

F.   Jenis-Jenis Hubungan Masyarakat dengan Sekolah
Jenis hubungan sekolah dan masyarakat dapat digolongkan menjadi 3 jenis dalam Minarti (2012: 278), yaitu:
1.    Hubungan Edukatif
Ialah hubungan kerja sama dalam hal mendidik murid, antara guru di sekolah dan orang tua di dalam keluarga. Adanya hubungan ini dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan prinsip atau bahkan pertentangan yang dapat mengakibatkan keragu-raguan pendirian dan sikap pada diri anak.
2.    Hubungan Kultural
Yaitu usaha kerja sama antara sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya hubungan saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada. Untuk itu diperlukan hubungan kerja sama antara kehidupan di sekolah dan kehidupan dalam masyarakat. Kegiatan kurikulum sekolah disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan masyarakat. Demikian pula tentang pemilihan bahan pengajaran dan metode-metode pengajarannya.
3.    Hubungan Institusional
Yaitu hubungan kerjasama antara sekolah dengan lembaga-lembaga atau instansi resmi lain, baik swasta maupun pemerintah, seperti hubungan kerja sama antara sekolah satu dengan sekolah-sekolah lainnya, kepala pemerintah setempat, ataupun perusahaan-perusahaan Negara, yang berkaitan dengan perbaikan dan perkembangan pendidikan pada umumnya. 


G. Prinsip-prinsip Pelaksanaan Hubungan Sekolah dengan Masyarakat
Apabila kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat ingin berhasil mencapai sasaran, baik dalam arti sasaran masyarakat atau orang tua yang dapat diajak kerjasama maupun sasaran hasil yang diinginkan, maka beberapa prinsip-prinsip pelaksanaan di bawah ini harus menjadi pertimbangan dan perhatian. Dalam Mulyono (2008: 214) beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat adalah sebagai berikut :
1.    Keterpaduan (Integrity)
Prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat harus terpadu, dalam arti, apa yang dijelaskan, disampaikan dan disuguhkan kepada masyarakat harus informasi yang terpadu antara informasi kegiatan akademik maupun informasi kegiatan yang bersifat non akademik. Biasanya sering terjadi sekolah tidak menginformasikan atau menutupi sesuatu yang sebenarnya menjadi masalah sekolah dan perlu bantuan atau dukungan orang tua murid. Oleh sebab itu sekolah harus sedini mungkin mengantisipasi kemungkinan adanya salah persepsi, salah interpretasi tentang informasi yang disajikan dengan melengkapi informasi yang akurat dan data yang lengkap, sehingga dapat diterima secara rasional oleh masyarakat. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan penilaian dan kepercayaan masyarakat atau orang tua murid terhadap sekolah, atau dengan kata lain transparansi sekolah sangat diperlukan, lebih-lebih dalam era reformasi dan abad informasi ini, masyarakat akan semakin kritis dan berani memberikan penilaian secara langsung tentang sekolah.
2.    Berkesinambungan (Continuity)
Prinsip ini berarti bahwa pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat, harus dilakukan secara terus menerus. Jadi pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat tidak hanya dilakukan secara insedental atau sewaktu-waktu, misalnya satu kali dalam satu tahun atau sekali dalam satu semester, yang hanya dilakukan  pada saat akan meminta bantuan keuangan kepada orang tua atau masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat selalu beranggapan apabila ada panggilan untuk datang ke sekolah selalu dikaitkan dengan uang. Akibatnya, mereka cenderung untuk tidak menghadiri atau sekedar mewakilkan kepada orang lain untuk menghadiri undangan sekolah. Apabila ini terkondisi, maka sekolah akan sulit mendapat dukungan yang kuat dari orang tua murid dan masyarakat. Perkembangan informasi, perkembangan kemajuan sekolah, permasalahan-permasalahan sekolah bahkan permasalahan belajar siswa selalu muncul dan berkembang setiap saat,oleh karena itu, diperlukan penjelasan informasi yang terus menerus dari sekolah untuk masyarakat atau orang tua murid, sehingga mereka sadar akan pentingnya keikutsertaan mereka dalam meningkatkan mutu pendidikan putra-putrinya.
3.    Sederhana (Simplicity)
Prinsip ini menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dengan masyarakat
yang dilakukan baik komunikasi personal maupun komunikasi kelompok  pihak pemberi informasi (sekolah) dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat. Informasi yang disajikan kepada masyarakat melalui pertemuan langsung maupun  melalui media, hendaknya disajikan dalam bentuk sederhana sesuai dengan kondisi dan karakteristik pendengar (masyarakat setempat). Prinsip kesederhanaan ini juga mengandung makna bahwa, informasi yang disajikan dinyatakan dengan kata-kata yang penuh persahabatan dan mudah dimengerti. Banyak masyarakat yang tidak memahami istilah-istilah ilmiah,            oleh sebab itu, penggunaan istilah sedapat mungkin disesuaikan dengan tingkat pemahaman masyarakat.
4.    Menyeluruh (Coverage)
Kegiatan pemberian informasi hendaknya menyeluruh dan mencakup semua aspek, faktor atau substansi yang perlu disampaikan dan diketahui oleh masyarakat, misalnya program ekstra kurikuler, kegiatan kurikuler, remedial teaching dan kegiatan lain-lain. Prinsip ini juga mengandung makna bahwa segala informasi hendaknya :
a.    Lengkap, artinya tidak  satu informasipun yang harus ditutupi atau tidak transparan,  padahal masyarakat atau orang tua murid mempunyai hak untuk mengetahui keberadaan dan kemajuan sekolah dimana anaknya belajar. Oleh sebab itu informasi kemajuan sekolah, masalah yang dihadapi sekolah serta prestasi yang  dicapai sekolah harus dinformasikan kepada masyarakat.
b.    Akurat, artinya informasi yang diberikan tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dalam  ini  berarti bahwa, informasi yang diberikan tidak  dibuat-buat atau informasi yang obyektif.
c.    Up to date, berarti informasi yang diberikan adalah informasi perkembangan, kemajuan, masalah dan prestasi sekolah yang terbaru.
Dengan demikian masyarakat dapat memberikan penilaian sejauh mana sekolah dapat mencapai visi dan misi yang telah disusun.
5.    Konstruktif (Constructiveness)
Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya konstruktif  dalam arti sekolah memberikan informasi yang yang dapat membentuk pendapat umum yang positif terhadap sekolah kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan memberikan respon hal-hal positif tentang sekolah  serta mengerti dan memahami secara detail berbagai masalah yang dihadapi sekolah. Apabila hal tersebut dapat mereka pahami, hal ini  merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong mereka untuk memberikan bantuan kepada sekolah sesuai dengan permasalahan sekolah yang perlu mendapat perhatian dan pemecahan bersama. Hal ini menuntut sekolah untuk membuat daftar masalah yang perlu dikomunikasikan secara terus menerus kepada masyarakat.
Prinsip ini juga berarti dalam penyajian informasi hendaknya obyektif tanpa emosi dan rekayasa, termasuk dalam hal ini memberitahukan kelemahan-kelemahan sekolah dalam memacu peningkatan mutu  pendidikan di sekolah. Penjelasan yang konstruktif  akan menarik bagi masyarakat dan akan diterima oleh masyarakat tanpa berprasangka, hal ini akan mengarahkan mereka untuk berbuat sesuatu sesuai dengan permasalahan sekolah. Untuk itu informasi yang baik, obyektif  berdasarkan data-data yang ada pada sekolah.
6.    Kesesuaian (Adaptability)
Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya disesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Penyesuaian dalam hal ini termasuk penyesuaian terhadap aktivitas, kebiasaan, budaya (culture) dan bahan informasi yang ada dan berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Bahkan pelaksanaan kegiatan hubungan dengan masyarakat pun harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Misalnya, masyarakat daerah pertanian yang setiap pagi bekerja di sawah, tidak mungkin sekolah mengadakan kunjungan (home visit) pada pagi hari.
Pengertian-pengertian yang benar dan valid tentang opini ,serta faktor-faktor yang mendukung akan dapat menumbuhkan kemauan bagi masyarakat untuk berpartisipasi ke dalam pemecahan persoalan-persoalan yang dihadapi sekolah.
7.    Luwes (flexibility)
Yang dimaksud fleksibel ialah progam yang sewaktu-waktu mampu menerima perubahan yang terjadi.

H.  Peranan Hubungan Sekolah dengan Masyarakat
Dalam Minarti (2012) peranan hubungan sekolah dengan masyarakat adalah, sebagai berikut:
1.    Sekolah sebagai partner masyarakat di dalam melaksanakan fungsi pendidikan. Dalam konteks ini, berarti keduanya, yaitu sekolah dan masyarakat dilihat sebagai pusat-pusat pendidikan yang potensial dan mempunyai hubungan yang fungsional.
2.    Sekolah sebagai prosedur yang melayani pesan pendidikan dari masyarakat lingkungannya. Berdasarkan hal ini, berarti antara masyarakat dengan sekolah memiliki ikatan hubungan rasional berdasarkan kepentingan di kedua belah pihak.
3.    Masyarakat berperan serta dalam mendirikan dan membiayai sekolah.
4.    Masyarakat berperan dalam mengawasi pendidikan agar sekolah tetap membantu dan mendukung cita-cita dan kebutuhan masyarakat.
5.    Masyarakat yang ikut menyediakan tempat pendidikan seperti gedung-gedung museum, perpustakaan, panggung-panggung kesenian, dan sebagainya.
6.    Masyarakat yang menyediakan berbagai sumber untuk sekolah.
7.    Masyarakat sebagai sumber pelajaran atau laboratorium tempat belajar seperti aspek alami, industri, perumahan, transportasi, perkebunan, pertambangan dan sebagainya.


I.     Tugas Pokok Hubungan Sekolah dengan Masyarakat
Dalam Minarti (2012) tugas pokok hubungan sekolah dengan masyarakat adalah, sebagai berikut:
1.    Memberikan informasi dan menyampaikan ide atau gagasan kepada masyarakat atau pihak-pihak lain yang membutuhkannya.
2.    Membantu pemimpin yang karena tugas-tugasnya tidak dapat langsung memberikan informasi kepada masyarakat atau pihak-pihak yang memerlukannya.
3.    Membantu pemimpin mempersiapkan bahan-bahan tentang permasalahan dan informasi yang akan disampaikan atau yang menarik perhatian masyarakat pada saat tertentu.
4.    Melaporkan tentang pikiran-pikiran yang berkembang dalam masyarakat tentang masalah pendidikan.
5.    Membantu kepala sekolah bagaimana usaha untuk memperoleh bantuan dan kerja sama.
6.    Menyusun rencana bagaimana cara-cara memperoleh bantuan untuk kemajuan pelaksanaan pendidikan.

J.    Teknik-Teknik Hubungan Sekolah dengan Masyarakat
Kenyataan membuktikan, hubungan sekolah dengan masyarakat tidak selalu berjalan baik. Berbagai kendala yang sering ditemukan antara lain : komunikasi yang terhambat dan tidak profesional, tindak lanjut program yang tidak lancar dan pengawasan yang tidak terstruktur. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut beberapa hal bisa menjadi alternatif, adanya laporan berkala mengenai berbagai kegiatan sekolah serta keuangannya, diadakannya berbagai kegiatan yang mengakrabkan seperti open house ,kunjungan timbal balik dan program kegiatan bersama seperti pentas seni dan perpisahan.
Dalam Mulyono (2008) ada sejumlah teknik yang dapat diterapkan lembaga pendidikan, antara lain :
1.    Teknik Tertulis
Hubungan antara sekolah dan masyarakat dapat dilakukan secara tertulis, cara tertulis yang dapat digunakan meliputi :
a.    Buku kecil pada permulaan ajaran baru
Buku kecil pada permulaan tahun ajaran baru yang isinya dijelaskan tentang tata tertib, syarat-syarat   masuk, hari-hari libur, hari-hari efektif. Kemudian buku kecil ini dibagikan kepada orang tua murid, hal ini biasanya dilaksanakan di taman kanak-kanak (TK).
b.    Pamflet
Pamflet merupakan selebaran yang biasanya berisi tentang sejarah lembaga pendidikan tersebut, staf pengajar, fasilitas yang tersedia, dan kegiatan belajar. Pamflet ini selain di bagikan ke orangtua atau wali dari murid yang biasanya di sebarkan ke masyarakat umum, selain untuk menumbuhkan pengertian masyarakat juga sekaligus untuk promosi lembaga.
c.    Berita Kegiatan Murid
Berita ini dapat dibuat sederhana pada selebaran kertas yang berisi informasi singkat tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah atau pesantren. Dengan membacanya, orang tua murid diharapkan mengetahui apa yang terjadi di lembaga pendidikan tersebut, khususnya kegiatan yang dilakukan murid.
2.    Teknik Lisan
Hubungan sekolah dengan masyarakat dapat juga lisan, yaitu :
a.    Kunjungan Ke Rumah
Dalam rangka mengadakan hubungan dengan masyarakat, pihak sekolah dapat mengadakan kunjungan ke rumah wali murid, warga atupun tokoh masyarakat. Melalui kunjungan rumah ,guru akan mengetahui masalah anak dirumahnya. Apabila setiap anak diketahui problemnya secara totalitas, maka program pendidikan akan lebih mudah direncanakan untuk disesuaikan dengan minatnya.
b.    Panggilan orangtua
Selain mengadakan kunjungan ke rumah, pihak sekolah juga memanggil orang tua murid datang ke sekolah. Setelah datang, mereka diberi penjelasan tentang perkembangan pendidikan di lembaga tersebut. Mereka juga diberi penjelasan khusus tentang perkembangan pendidikan anaknya.
c.    Pertemuan
Dengan teknik ini sekolah mengundang masyarakat dalam acara pertemuan khusus untuk membicarakan masalah atau hambatan yang dihadapi sekolah. Pertemuan ini sebaiknya diadakan pada waktu tertentu yang dapat dihadiri oleh semua pihak yang diundang. Sebelum pertemuan dimulai acaranya disusun terlebih dahulu..
d.   Pameran Sekolah
Hubungan sekolah dengan masyarakat dapat dilakukan dengan cara mengundang masyarakat melihat pameran yang diselenggarakan sekolah. Pameran yang diselenggarakan biasanya berupa pameran keberhasilan murid. Misalkan di TK menampilkan anak-anak bernyanyi, membaca puisi dan menari. Pada kesempatan itu kepala sekolah atau guru TK tersebut dapat menyampaikan program-program peningkatan mutu pendidikan dan juga masalah atau hambatan yang dihadapi dalam merealisasikan program-program itu.
3.    Teknik Elektronik
Seiring dengan perkembangan teknologi elektronik maka dalam mengakrabkan sekolah dengan orang tua murid dan masyarakat pihak sekolah dapat menggunakan sarana elektronik, misalkan dengan telepon, televisi, ataupun radio, sekaligus sebagai sarana untuk promosi pendidikan.

K. Teknik Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Tim Pakar Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Malang (2003: 126)  ada banyak teknik yang digunakan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggerakan. Penerapan teknik yang berhasil memperhatikan komitmen masyarakatterhadappendidikan. Masyarakat perlu dibangkitkan komitmennya dengan cara menyentuh hati mereka mereka merasa perlu akan pendidikan, masyarakat membutuhkan pendidikan yang berkualitas. Langkah awal agar masyarakat merasakan perlunya pendidikan yang berkualitas, perlu diterapkanya pendekatan budaya, yaitu dipayakan masyarakat mengetahui dan mengenal pendidikan, meyakini manfaat pendidikan, dan percaya terhadap mutupendidikan. Dengan proses ini diharapkan masyarakat  bahwa pendidikan mutlak perlu.
Secara umum, teknik peningkatan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dapat dikelompokkan menjadi empat, sebagai berikut:
1.    Teknik pertemuan kelompok
Berupa diskusi, seminar, lokakarya, dan sarasehan. Tema yang diambi misalnya upaya menangani penyalahgunaan narkoba dikalangan peserta didik. Melalui cara tersebut, masing-masing pihak dapatmengemukakan pendapat untuk memecahkan masalah yang dihadapi anak di lembaga pendidikan.
2.    Teknik tatap muka
Pihak lembaga pendidikan dapat berkunjung ke rumah siswa yang menghadapi masalah, atau mengunjungi pihak-pihak yang sekiranya dapat membantu.
3.    Observasi dan partisipasi
Masyarakat mengunjungi, mengobservasi dan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Dengan kunjungan ini diharapkan masyarakat mengetahuisecara langsung hambatan yang muncul dalam penyelenggaraan pendidikan, mengetahui keberhasilan lembaga pendidikan yang akhirnya diharapkan mau membantu pelaksanaan pendidikan di lembaga pendidikan.
4.    Surat menyurat dengan berbagai pihak yang dapat dikaitkan dengan dengan penyelenggaraan pendidikan.
Dilain pihak, secara teoritis Layanan Riset Pendidikan dan Asosiasi Nasional Kepala Pendidikan Dasar di Alexandria merumuskan berbagai teknik untuk meningkatkan keterlibatan berbagai pihak dalam menyelenggarakan pendidikan. Dengan berbagai penjelasa penulis, teknik-teknik yang dikemukakan oleh asosiasi tersebut, sebagai berikut:
1.    Layanan masyarakat
Mempelajari kebutuhan masyarakat dan melihat apayang bias diperbuat lembaga pendidikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yang akhirnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
2.    Progam pemanfaatan alumni sekolah
Para alumni sekolah dapat dilibatkan dalam kegiatan sekolah, seperti menjadi pembicara dalam kegiatan seminar di sekolah.
3.    Masyarakat sebagai model
Masyarakat menjadi model siswa di sekolah, terutama masyarakat yang telah berhasil dalam kehidupannya.
4.    Open house
Lembaga pendidikan secara terbuka bersedia di observasi oleh masyarakat. Masyarakat dapat melihat secara langsung proses pendidikan, dan sarana pendidikan di sekolah.

5.    Pemberian kesempatan kepada masyarakat
Lembaga pendidikan memberikan kesempatan kepada masyarakat secara sukarela untuk membantu kegiatan lembaga pendidikan.
6.    Pengiriman pembicara
Anggota staf lembaga pendidikan yang berminat diberi kesempatan untuk mempromosikan progam dan prestasi lembaga pendidikan kepada masyarakat.
7.    Masyarakat sebagai sumber informasi
Pihak lembaga pendidikan menanyaan kepada anggota masyarakat tentang isu-isu yang hangat dan dibuat rekomendasi untuk pengembangan lembaga pendidikan.
8.    Diskusi panel
Siswa, orangtua, staf dan pekerja dan pekerja yang lain mengadakan pertemuan untuk menindaklanjuti kegiatan hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat agar semua usaha yang telah dilakukan dapat dirasakan manfaatnya.
Selain teknik-teknik tersebut, komunikasi yang efektif dengan masyarakat di sekitar sekolah merupakan teknik yang efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk melakukan komunikasi yang efektif dengan masyarakat, antara lainsebagai berikut:
1.    Memberdayakan orang-orang kunci
Orang kunci adalah orang-orang yang mampu mempengaruhi dan dianut orang lain. Apa yang dikatakan dan dilakukan oleh orang kunci biasanya diperaya dan dilaksanakan oleh masyarakat sekitar.
2.    Warga sekolah yang bersifat terbuka terhadap saran dan kritik masyarakat.
Dalam hal ini memang perlu diwaspadai kritik yang mungkin ingin menjatuhkan sekolah, untuk itu penerima kritik harus selektif.
3.    Komunikasi dengan masyarakat perlu dilakukan dengan terus menerus, agar harapan dan kebutuhan masyarakat dan sekolah dapat sejalan.
4.    Pada saat yang tepat, pihak sekolah melibatkan masyarakat sekitar untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Missal kegiatan olahraga, kesenian, dan sebagainya.

L.  Peran Komite Sekolah
Komite sekolah merupakan nama baru pengganti Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3). Secara substansial kedua istilah tersebut tidak begitu mengalami perbedaan. Yang membedakan hanya terletak pada pengoptimalan peran serta masyarakat dalam mendukung dan mewujudkan mutu pendidikan.
Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah (Kepmendiknas nomor: 044/U/2002).
 Secara kontekstual, peran Komite Sekolah sebagai berikut :
1.    Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
2.    Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3.    Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
4.    Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan (Kepmendiknas nomor: 044/U/2002).


Depdiknas dalam bukunya Partisipasi Masyarakat, menguraikan tujuh peran Komite Sekolah terhadap penyelenggaraan sekolah, yakni:
1.    Membantu meningkatkan kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di sekolah baik sarana, prasarana maupun teknis pendidikan.
2.    Melakukan pembinaan sikap dan perilaku siswa. Membantu usaha pemantapan sekolah dalam mewujudkan pembinaan dan pengembangan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pendidikan demokrasi sejak dini (kehidupan berbangsa dan bernegara, pendidikan pendahuluan bela negara, kewarganegaraan, berorganisasi, dan kepemimpinan), keterampilan dan kewirausahaan, kesegaran jasmani dan berolah raga, daya kreasi dan cipta, serta apresiasi seni dan budaya.
3.    Mencari sumber pendanaan untuk membantu siswa yang tidak mampu.
4.    Melakukan penilaian sekolah untuk pengembangan pelaksanaan kurikulum, baik intra maupun ekstrakurikuler dan pelaksanaan manajemen sekolah, kepala/wakil kepala sekolah, guru, siswa, dan karyawan.
5.    Memberikan penghargaan atas keberhasilan manajemen sekolah.
6.    Melakukan pembahasan tentang usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
7.    Meminta sekolah agar mengadakan pertemuan untuk kepentingan tertentu (Depdiknas, 2001:17).
Mutu dalam konteks "hasil" pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (student achievement) dapat berupa hasil tes kemampuan akademis, dapat pula prestasi bidang lain seperti olah raga, seni atau keterampilan tertentu (komputer, beragam jenis teknik, jasa). Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (intangible) seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan, dan sebagainya.
Peran Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan perlu mendapat dukungan dari seluruh komponen pendidikan, baik guru, Kepala Sekolah, siswa, orang tua/wali murid, masyarakat, dan institusi pendidikan. Oleh karena itu perlu kerjasama dan koordinasi yang erat di antara komponen pendidikan tersebut sehingga upaya peningkatan mutu pendidikan yang dilaksanakan dapat efektif dan efisien.

BAB III
PENUTUP
A.  Simpulan
Hubungan sekolah dan masyarakat didefinisikan sebagai proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat untuk berusaha menanamkan pengertian warga masyarakat tentang kebutuhan dan karya pendidikan serta pendorong minat dan tanggung jawab masyarakat dalam usaha memajukan sekolah. Tujuan dari husemas adalah meningkatkan kualitas belajar dan pertumbuhan anak, meningkatkan  pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan, meningkatkan kualitas  kehidupan masyarakat,serta mengembangkan antusiasme atau semangat saling bantu antara sekolah dengan masyarakat demi kemajuan keduabelah pihak. Dalam pelaksanaan husemas, harus mempertimbangkan prinsip-prinsip seperti : adaptability, constructiveness, coverage, simplicity, continuity, danintegrity. Prinsip ini digunakan dalam proses penuntasan tugas pokok husemas, yaitu memberikan informasi dan menyampaikan ide kepada masyarakat atau pihak-pihak lain yang membutuhkannya, melaporkan tentang pikiran-pikiran yang berkembang dalam masyarakat tentang masalah pendidikan, membantu kepala sekolah bagaimana usaha untuk memperoleh bantuan dan kerja sama, serta menyusun rencana bagaimana cara-cara memperoleh bantuan untuk kemajuan pelaksanaan pendidikan.
B.  Saran
Hubungan antara sekolah dengan masyarakat memerlukan manajemen yang baik agar kedua balah pihak sama-sama mendapatkan manfaat dari hubungan ini. Perlu adanya partisipasi aktif dari sekolah untuk mengambil inisiatif serta peran aktif masyarakat untuk mengemukakan pendapat dan ide terhadap usaha pengembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman dan hal-hal lain yang terjadi di masyarakat. Oleh sebab itu, sekolah perlu mengembangkan kerja sama yang baik dengan masyarakat, terutama dalam hal pendidikan anak, sebab anak tidak hanya belajar di sekolah tetapi juga di masyarakat dan nantinya anak itu akan terjun di dalam kehidupan bermasyarakat.
DAFTAR RUJUKAN
Minarti,Sri. 2012. Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri. Jogjakarta: AR-RUZZ media.
Mulyono ,MA. 2008. Manajemen Administrasi Dan Organisasi Pendidikan. Jogjakarta: AR-RUZZ Media.
Suryosubroto,B. 2012. Hubungan Sekolah Dengan Masyarakat. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Tim Pakar Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Malang. 2003. Manajemen Pendidikan Analisis Substansi dan Aplikasinya dalam Institusi Pendidikan. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang.
Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.  Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, nomor 044/U/2002.
Departemen Pendidikan Nasional. 2001. Partisipasi Masyarakat. Jakarta: Departeman Pendidikan Nasional.



  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS
Read Users' Comments (1)komentar

MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU SEKOLAH

Posted in
16.17.00
MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU SEKOLAH
A. Latar Belakang 
 Pembangunan pendidikan yang telah dilakukan selama ini dengan berbagai usaha yang bersifat sentralistis: kurikulum, sarana, penataran, sistem evaluasi, materi, semua tidak meningkatkan NUA(Nilai Ujian Akhir) tetapi cenderung konstan. Peningkatan mutu pendidikan bersifat input-output oriented: jika buku, alat, materi, gedung disediakan, guru dilatih, maka mutu pendidikan akan meningkat, tetapi kenyataanya tidak. Perlu kemandirian sekolah dalam mendayagunakan berbagai sumberdaya pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan, namun tetap dalam kerangka kebijakan atasan. Peran serta masyarakat dan orang tua serta pihak-pihak yang berkepentingan sebagai wujud tanggungjawabnya terhadap pendidikan anak secara nyata dalam penyelenggaraan pendidikan sangat minim. Akibat semua hal di atas, hasil pendidikan kita belum seimbang antara pengembangan arsitek pengetahuan dan kecerdasan dengan aspek keterampilan dan sikap anak didik. Tidak heran jika hasil pendidikan kita kurang santun, kurang etis, dan kurang terampil dalam memasuki dunia kerja.
 B. TUJUAN 
1. Sosialisasi MPMBS kepada masyarakat sekolah.
2. Peningkatan partisipasi warga sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.
3. Peningkatan kesadaran warga sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan.
4. Motivasi inovasi dalam meningkatkan mutu pendidikan.
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan.
6. Mengintegrasikan peran sekolah, pemerintah, dan masyarakat dalam peningkatan mutu          pendidikan.
 C. KONSEP 
Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) merupakan usaha pengkoordinasian dan penyerasian sumber daya secara lebih mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan (stakeholder) secara langsung dalam pembuatan keputusan. Esensinya adalah pemberian kewenangan secara lebih mandiri dan pembuatan keputusan partisipatif. Jika diterapkan di sekolah-sekolah laboratorium kita, sekolah sebagai penentu peningkatan mutu pendidikan, sementara badan penyelenggara atau yayasan, DEPDIKNAS, UM sebagai penetap kebijakan umum yang bersifat prinsip dan stakeholder lainya sebagai penopang atau penunjang. Peningkatan mutu tidak hanya mencakup input tetapi juga proses dan output.
Mutu input mencakup aspek:
1. Personil: kepala sekolah, guru, konselor, karyawan, dan peserta didik.
2. Material: gedung dan perlengkapan, dana, materi, sarana, dsb.
3. Operasional: struktur, kurikulum, peraturan, deskripsi tugas dan mekanisme.
4. Harapan: visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan.
Mutu proses mencakup pembuatan keputusan pengelolaan lembaga, progam, PBM, memonitor, dan evaluasi. Mutu output mencakup hasil kerja sekolah berupa kinerja sekolah yang berupa prestasi sekolah. Ukuran yang digunakan: keefektifanya, produktifitas, efisiensi, inovasi, dan kreatifitas, kualitas kehidupan sekolah, disiplin, semangat, dan hasil fisik maupun non fisik.
1. Keefektifan:
   a) Kepemimpinan profesional.
   b) Proses manajemen lancar
   c) Guru rajin dan disiplin
  d) Siswa rajin dan disiplin
  e) Iklim kerja menyenangkan

2. Produktifitas
   a) Karya pengelola
   b) Karya guru
   c) Karya siswa
   d) Karya bersama
3. Efisiensi Tenaga, waktu, biaya, sarana, pikiran minimal mencapai hasil maksimal.
4. Inovasi Karya pembaharuan yang dihasilkan: unggulan, strategi laboiratoris.

 D. PERBEDAAN POLA MANAJEMEN
 Penerapan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah dilandasi oleh perubahan pola manajemen yang mestinya diterapkan di lembaga-lembaga pendidikan. sistem manajemen sentralistis di Indonesia dipandang kurang membawa keberhasilan pendidikan, terutama ditinjau dari tingkat kemandirian tiap lembaga pendidikan. Berikut dikemukakan pola manajemen lama dan baru yang menurut direktorat pendidikan dasar dan menengah pola lama dianggap sentralistis dan pola baru dianggap desentralistis. Perubahan pola manajemen dari pola lama ke pola baru ini diyakini akan membawa peningkatan mutu kualitas pendidikan di masa yang akan datang. Penerapan sistem manajemen baru di atas harus diikuti oleh perubahan kultur masyarakat yang serba berjalan jika diberikan perintah menuju kekemandirian tanpa harus menunggu perintah, penuh kedewasaan berfikir dan kreatif.

 E. KARAKTERISTIK MPMBS 
1. Output: a. Akademik, contoh: tingkatkan NUA (Nilai Ujian Akhir) dari rata-rata 4 menjadi 5. b. Non akademik, contoh: prestasi olahraga dari juara 2 kota menjadi juara 1. 2. Proses: a. Keefektifan PBM: internalisasi apa yang dipelajari dan mampu belajar cara belajar. b. Kepemimpinan sekolah yang kuat. c. Manajemen yang efektif. d. Memiliki budaya mutu. e. Memiliki teamwork kompak, cerdas, dan dinamis. f. Memiliki kemandirian. g. Partisipasi warga sekolah dan masyarakat. h. Memiliki keterbukaan manajemen. i. Memiliki kemauan untuk berubah (psikologis dan fisik). j. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. k. Responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan. l. Sekolah memiliki akuntabilitas. m. Memiliki sustainabilitas. 3. Input pendidikan a. Memiliki kebijakan mutu. b. Sumber daya tersedia. c. Memiliki harapan prestasi yang tinggi. d. Fokus pada pelanggan. e. Manajemen yang tertata dan jelas.

 F. TAHAP-TAHAP PELAKSANAAN 
Perlu waktu untuk mengubah manajemen berbasis pusat ke manajemen berbasis sekolah. Perlu perlibatan semua pihak terkait dalam MPMBS. Strategi yang ditempuh: 1. Mensosialisasikan konsep MPMBS kepada seluruh warga sekolah melalui berbagai cara dan media. 2. Analisis situasi sasaran Temukan masalah pokok (ketidaksesuaian keadaan sekarang dengan harapan). 3. Merumuskan sasaran Perumusan sasaran didasarkan pada: a. Visi: wawasan dan pandangan jauh ke depan yang menjadi impian sekolah sebagai pemandu dan arah bagi sekolah agar dijamin kelangsungan hidup dan perkembangannya. b. Misi: tugas yang mesti diemban untuk mencapai visi sekolah. c. Tujuan: penjabaran dari misi yang akan diemban. Tujuan menjawab apa yang akan dicapai dan kapan mencapainya. d. Sasaran: jabaran tujuan yang lebih praktis, dapat diukur dengan spesifik, jelas kriterianya dengan indikator-indikator yang rinci. Sasaran dirumuskan berdasarkan tujuan. 4. Menganalisis melalui SWOT Sebelum diidentifikasi fungsi-fungsi untuk mencapai sasaran: Pengembangan kurikulum, pengembangan tenaga, pengembangan siswa, iklim akademik, fasilitas, humas, usaha produktif, layanan khusus, dan ketatausahaan. Masing-masing fungsi dianalisis SWOT sebagai berikut: 1. Kekuatan (strength) 2. Kelemahan (weakness) 3. Peluang (opportunity) 4. Langkah-langkah pemecahan (threat) 5. Menyusun Rencana peningkatan mutu a. Kepala sekolah bersama guru-guru dan karyawan menyusun rencana jangka panjang, menengah, pendek. b. Buat skala prioritas program jangka pendek, menengah, panjang. c. Tiap program mencakup: 1) Aspek mutu yang akan dicapai. 2) Kegiatan. 3) Pelaksanaan kegiatan. 4) Kapan dan dimana dilaksanakan. 5) Biaya. 6. Melaksanakan rencana peningkatan mutu a. Kepala sekolah dan guru-guru proaktif mendayagunakan sumber daya. b. Gunakan pengalaman masa lalu yang relevan. c. Gunakan teori-teori yang relevan. d. Kepala sekolah dan guru-guru kreatif menjalankan program. e. Terapkan konsep mastery learning. f. Prinsip individualisasi dalam pembelajaran. g. Terapkan program remidi dan pengayaan. h. Kepala sekolah melakukan supervisi dan monitoring secara kontinyu i. Kepala sekolah berhak memberi arahan, bimbingan, dukungan, motivasi, dan teguran yang tepat sehingga guru dan karyawan tidak merasa terkekang. 7. Melakukan evaluasi pelaksanaan a. Evaluasi kontinyu, jangka pendek (tiap catur wulan), menengah (tiap tahun), dan panjang (tiap tiga tahun). b. Melihat kelemahan dan kelebihan program kegiatan. c. Penilaian melibatkan pihak internal dan eksternal. d. Penilaian program benar-benar disengaja, dengan instrumen, terdokumentasi. e. Kelemahan diinventarisasi jalan pemecahan, kelebihan diinventarisasi cara pengembangan. f. Indikator evaluasi: jelas dan disepakati bersama. 8. Merumuskan sasaran mutu baru a. Dengan evaluasi tidak menutup emungkinan sasaran mutu diturunkan, karena sumber daya yang tidak tersedia atau sasaran tetap tetapi strategi dan mekanisme pelaksanaan diperbarui. b. Setelah sasaran dan mutu baru ditetapkan, dianalisis dengan SWOT lagi untuk menyusun program untuk tahun mendatang.

 G. MONITORING DAN EVALUASI
1. Pengertian monitoring dan evaluasi Monitoring lebih menekankan pada proses pelaksanaan MPMBS: pembuatan keputusan, pengelolaan kelembagaan , pengelolaan program, pengelolaan PBM, dan evaluasi. Evaluasi lebih menekankan pada tagihan terhadap hasil MPMBS: pembandingan sasaran yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai. 2. Tujuan dan manfaat Tujuan monitoring dan evaluasi adalah memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk pembuatan keputusan. Hasil monitoring untuk memberikan balikan bagi perbaikan pelaksanaan MPMBS. Hasil evaluasi memberikan informasi yang dapat dijadikan masukan terhadap keseluruhan komponen program MPMBS. Monitoring sama dengan evaluasi proses dalam totalitas sistem MPMBS. 3. Komponen MPMBS yang dievaluasi. a. Konteks: melihat kebutuhan. b. Input: harapan, sumber daya, manajemen. c. Proses: pembuatan keputusan, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan program, PBM, dan evaluasi program. d. Output: hasil nyata pelaksanaan MPMBS: academic achievement dan non-academic achievement. e. Outcome: hasil MPMBS jangka panjang. 4. Rancangan evaluasi dan monitoring a. Susunan indikator. b. Susunan instrumen. c. Susunan petunjuk penilaian. d. Tentukan sumber data. e. Metode pengumpulan data. f. Metode analisis data. g. Prosedur dan jadwal evaluasi dan monitoring. h. Penentuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi. 5. Pelaksanaan monitor dan evaluasi 6. Laporan hasil monitor dan evaluasi.

 H. PANDUAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN MPMBS 
Panduan penyusunan program dan pelaporan ini dimaksudkan sebagai acuan dalam menyusun program dan pelaporan kepada pihak-pihak terkait. Pihak terkait yang dimaksud adalah pihak-pihak yang secara langsung dan tidak langsung terlibat dalam pelaksanaan pengembangan MPMBS. 1. Tujuan penyusunan program dan pelaporan a. Menggali partisipasi pihak-pihak yang berkepentingan dalam meningjatkan mutu sekolah. b. Sosialisasi adanya program MPMBS kepada masyarakat pada umumnya. c. Menumbuhkan kesadaran warga sekolah unuk peduli dan partisipasi aktif mendukung program peningkatan mutu pendidikan. d. Menggali masukan penyempurnaan MPMBS sesuai kondisi dan situasi setempat. e. Memberikan rambu-rambu pelaksanaan MPMBS. f. Memberikan rambu pelaporan MPMBS. 2. Komponen program a. Profil sekolah b. Visi, misi, tujuan, dan sasaran c. Evaluasi diri: kekuatan dan kelemahan sekolah terkait dengan sasaran d. Program sekolah untuk mencapai sasaran e. Rencana anggaran. 3. Profil sekolah Profil sekolah (PS) adalah gambaran kondisi sekolah pada saat ini. PS sebagai pertimbangan langkah ke depan. Profil sekolah mencakup: a. Input 1) Jumlah siswa 2) Jumlah guru 3) Jumlah sarana prasarana 4) Data siswa 5) Karakteristik orang tua 6) Potensi lingkungan sekolah b. Output 1) Proporsi siswa mengulang kelas, drop out, lulusan. 2) Proporsi lulusan yang diterima di bidang pendidikan berikutnya. 3) Prestasi sekolah lain di bidang akademik dan non akademik. Berdasarkan profil, dapat dianalisis potensi sekolah, harapan masa depan, tantangan, kelemahan, dan usaha pemecahan. 4. Visi, misi, tujuan, dan sasaran Visi adalah gambaran sekolah yang diharapkan/diimpikan di masaq depan. Dasarnya tujuan penidikan nasional dan tujuan nasional per jenjang pendidikan. tiap sekolah memiliki visi yang tidak selalu sama, tetap dalam koridor ptujuan pendidikan nasional. Jika visi merupakan harapan ideal yang diinginkan sekolah, misi merupakan indicator jangka penjang, misalnya delapan sampai sepuluh tahun mendatang. Untuk itu perlu dirumuskan tujuan sekolah. Tujuan sekolah dirumuskan dalam jangka waktu menengah misalnya empat tahun. Setelah tujuan dirumuskan, langkah selanjutnya adalah menetapkan target atau sasara. Sasaran dirumuskan dalam jangka pendek, misalnya 1 tahun. Sasaran merupakan tahapan untuk mencapai tujuan 4 tahun. 5. Evaluasi diri Setelah sasaran ditentukan, skolah melakukan evaluasi diri dengan menginventarisasi kekuatan dan kelemahan dalam rangka mencapai sasaran. Evaluasi dilakukan oleh team, bukan oleh individu, sehingga hasilnya obyektif. Sekolah bias minta bantuan pada pakar dari karangan orang tua, tenaga perguruan tinggi, pengawas, maupun masyarakat di sekitar sekolah. 6. Program kerja Program kerja merupakan upaya mencapai target yang didasarkan pada kekuatan yang mendukung dan upaya mengatasi kelemahan. Oleh sebab itu, analisis SWOT diperlukan untuk situasi dan kondisi sekolah masing-masing sangat diperlukan sebelum menyusun program kerja. Program kerja sekolah disusun berdaasarkan target yan telah dirumuskan sebelumnya. Program kerja sekolah yang satu dengan yang lainnya akan berbeda, bergantung pada visi, misi, dan sasaran. Program kegiatan yang disusun hendaknya tidak terlalu ambisius, tetapi juga tidak terlalu sederhana atau samadengan sebelumnya. Target yang dijadikan dasar dalam menyusun program kerja hendaknya dapat diukur, sementara programnya dapat dilaksanakan. 7. Anggaran Setiap kegiatan disusun anggarannya, menakup penerimaan dan pengeluaran secara lengkap. Anggaran bersifat luwes, artinya jika dalam perencanaan perlu penyesuaian akibat kegiatan yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Anggaran disusun berangkat dari rencana kegiatan kemudian diperhitungkan biayanya, bukan dari jumlah dana yang tersedia kemudian dialokasikan habis. Realisasi anggaran yan lebih dan/atau kurang dianalisis sebab-sebabnya.

 I. PENGAJUAN PROPOSAL DAN PELAPORAN
1. Pengajuan proposal a. Sekolah membentuk tim kerja unu membuat proposal peningkatan mutu pendidikan b. Proposal(termasuk profil sekolah) yang telah dibuat diajukan kepada dinas pendidikan lengkap dengan lampirannya.

2. Laporan a. Sebagai wujud tanggung jawabnya, sekolah membuat laporan pelaksanaan kegiatan, dan hasil kegiatan kepada masyarakat melalui dewan sekolah, dinas pendidikan, dan yayasan. b. Laporan diketahui oleh dewan sekolah. c. Sekolah harus mencari dan meNUA(Nilai Ujian Akhir)kan strategi baru sebagai upaya untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah. d. Laporan mencakup: 1) Laporan pelaksanaan program Yang termasuk dalam laporan pelaksanaan program adalah penapaian target mutu, strategi pelaksanaa, pelaksanaan kegiatan, dampak program, kendala pelaksanaan program, dan saran. 2) Laporan keuangan Laporan keuangan dilaksanakan seara periodic, laporan ini disampaikan kepada dinas pendidikan dan komite sekolah serta orang tua siswa. Ada tiga sistem pembukuan yang harus dilakukan sekolah yaitu: keuangan yang berasal dari siswa, dana yang berasal dari pemerintah, dan dana yang berasal dari masyarakat pada umumnya.

3. Mekanisme a. Semua sistem penyelenggaraan sekolah berada di bawah koordinasi dinas pendidikan kota/kabupaten. b. Dewan sekolah sebagai mitra kerja sekolah dalam melaksanakan tugasnya selalu bekerjasama dengan pihak sekolah. c. Setiap keputusan peningkatan muitu pendidikan di sekolah merupakan hasil rumusan warga sekolah yang dikomunikasikan kepada pengurus dewan sekolah. d. Pengelola sekolah dan dewan sekolah mempunyai hubungan sinergik yang saling membantu. e. Dewan sekolah melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada masyarakat dan diketahui pimpinan sekolah. f. Pimpinan sekolah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada dinas pendidikan. g. Komunikasi antara sekolah dan orang tua dan masyarakat dilaksanakan secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA
Soetopo, Hendyat. 2009. Manajemen Berbasis Sekolah dan Kurikulum Berbasis Kompetensi. Malang: Universitas Negeri Malang.
  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS
Read Users' Comments (4)
Lokasi: Malang, Malang City, East Java, Indonesia
Langganan: Postingan (Atom)